HUT RI 79 Tahun : Menatap IKN sebagai Visi Pembangunan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 79 kali ini sangat istimewa. Untuk pertama kali, pelaksanaan Upacara Peringatan HUT dilaksanakan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur merupakan langkah strategis untuk mencapai kemajuan bangsa Indonesia dalam jangka panjang. Tentu bukan proses instan, tetapi butuh tahapan yang harus dilalui hingga akhirnya IKN menjadi kebanggaan bersama masyarakat Indonesia.

Proyek ini bukan sekadar pemindahan ibu kota, tetapi mencerminkan upaya menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien, terintegrasi dengan pengembangan wilayah, dan berkelanjutan. Salah satu poin penting adalah paradigma pemerataan pembangunan yang tidak hanya berkutat di jawasentris, tetapi merambah ke wilayah lain. Sebagai salah satu proyek terbesar dalam sejarah Indonesia, pembangunan IKN membawa harapan besar untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di luar Pulau Jawa.

Tentu saja, di balik ambisi besar tersebut, terdapat problematika yang tak bisa diabaikan. Persoalan tanah adat yang seringkali menjadi “korban” dari pembangunan besar-besaran harus diperhatikan. Masalah tanah adat harus menjadi bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan, yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif bagi masyarakat adat yang sudah lama menghuni wilayah tersebut.

Antusiasme masyarakat Kalimatan secara umum, Saya kira patut disorot. Masyarakat di luar Jawa seperti Kalimatan akan mendapatkan harapan besar dengan bergesernya Ibu Kota dari Jawa ke Kalimatan. Ada persoalan dengan pengambilan tanah untuk pembangunan harus mendapatkan perhatian, tetapi bukan sebagai bahan untuk merusak konsentrasi panjang pembangunan. Dalam pembangunan untuk kepentingan umum, persoalan kepemilikan pribadi seringkali juga menjadi masalah. Tinggal bagaimana negara bersikap adil dan bijak dalam mengatasi hal tersebut dengan tidak mengorbankan hak masyarakat.

Isu-isu seperti ganti rugi, penggusuran, hingga ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan harus diperhatikan agar tidak dipolitisasi menjadi bahan yang dapat menggagalkan proyek masa depan ini. Media seringkali melakukan glorifikasi tentang proses ini sebagai sensasi bahan berita. Karena itulah, pemerintah harus juga memiliki concern terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga kelestarian tanah adat dan budaya mereka agar tidak menjadi bahan santapan yang dipolitisasi dan diglorifikasi.

Pembangunan IKN merupakan langkah penting bagi Indonesia untuk mendukung teori pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pendekatan sustainable developmentatau pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan harus menjadi kerangka berpikir dalam membangun kota harapan baru ini. Pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam konteks pembangunan IKN, prinsip ini harus diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur modern dan kelestarian hak-hak masyarakat adat. Hal ini bisa dicapai melalui pendekatan inklusif yang melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahap pembangunan. Dengan cara ini, pembangunan IKN tidak hanya akan mendatangkan manfaat ekonomi bagi bangsa secara keseluruhan, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat yang telah lama menjaga tanah tersebut.

Pembangunan IKN dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan antarwilayah, yang selama ini menjadi masalah utama di Indonesia. Pembangunan di daerah tertentu dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. IKN, sebagai pusat pemerintahan baru, diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan baru yang mendorong perkembangan ekonomi di Kalimantan dan sekitarnya.

Selain itu, pembangunan IKN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pembangunan membawa manfaat bagi seluruh rakyatnya. Negara berkewajiban untuk menyediakan infrastruktur yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan distribusi sumber daya yang adil. Dalam konteks ini, pembangunan IKN tidak hanya bertujuan untuk memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial bagi semua warga, termasuk masyarakat adat.

Akhir kata, pembangunan IKN merupakan langkah strategis yang penting bagi masa depan Indonesia. Namun, agar pembangunan ini benar-benar membawa manfaat yang maksimal, penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan inklusif, pembangunan IKN dapat menjadi contoh bagaimana pembangunan besar-besaran dapat dilakukan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat adat dan lingkungan.