Politik yang Beretika, Politik Lapang Dada

Menjadi orang baik ternyata sama sekali tak ada kaitannya dengan agama. Kebaikan, dalam perspektif ini, bukanlah kategori yang semata melekat pada agama, meskipun agama nyata-nyata mewedarkan pesan-pesan kebaikan. Nalar, sebagaimana yang diyakini oleh para filosof, dapat pula dijadikan parameter bahwa seseorang itu baik. Jadi, ketika orang itu bersikap yang sesuai dengan nalar, maka dapat dikatakan bahwa orang itu adalah orang baik.

Ada sebuah penalaran yang kemudian saya kira menurunkan apa yang di masa kini disebut sebagai etika. Berdasarkan bangunan pemikiran seorang Immanuel Kant, Tuhan beserta akhirat dan segala pernak-perniknya memang tak dapat dijangkau oleh kemampuan manusia—dan karena itulah ada yang mengkategorikan Kant sebagai seorang agnostik. Namun, Tuhan dan akhirat beserta segala pernak-perniknya yang tak dapat dijangkau itu dapat dijadikan jaminan tentang kemestian dari keberadaan sebuah hukum, aturan-aturan, dsb., sekaligus kemestian untuk patuh pada itu semua.

Berbeda dengan agama yang memerlukan dalil-dalil—entah ayat-ayat, kesepakatan-kesepakatan, dsb.—dalam membuat sebuah keputusan, etika semata memerlukan penerangan nalar. Dapat disimak, betapa berbedanya pengertian etika dengan “etika” yang banyak dikoar-koarkan di masa kini yang selalu diasosiasikan dengan sopan-santun.

Aborsi ataupun kasus penghilangan paksa atau penculikan jelas-jelas adalah sebuah perbuatan tunaetika dalam pengertian “etika” di masa kini tersebut. Namun, dalam bidang etika yang sebenarnya, bisa jadi perbuatan-perbuatan itu dapat menjadi legal dan lepas dari rasa bersalah karena seumpamanya sebab aborsi adalah tentang keselamatan nyawa si ibu, yang bisa melahirkan kembali, daripada nyawa si janin.

Politik, atas dasar paparan di atas, pada dasarnya adalah juga sebentuk praktik membuat keputusan yang berupa kebijakan-kebijakan. Dengan demikian, sudah pasti bahwa politik itu pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat dengan etika—sekali pun politik itu adalah politik ala Lenin yang melegalkan kekerasan sebagai bidan perubahan.

Demokrasi, oleh karena itu, adalah sebuah sarana bagaimana etika atau pertimbangan-pertimbangan etis—seumpamanya, menyelamatkan atau menguntungkan yang banyak daripada yang sedikit, menitikberatkan yang banyak manfaat daripada yang banyak mudaratnya, mengutamakan teba yang jauh ke-depan daripada teba yang pendek, mengedepankan yang berpengharapan daripada yang sama sekali tak menumbuhkan harapan, dst.—menjadi suluh dalam berpolitik.

Pada titik inilah politik yang sudah pasti beretika menjadi senafas dengan pesan-pesan keagamaan sebagaimana misalnya yang pernah dicatatkan oleh Ibn ‘Athaillah al-Sakandari: “Tinggalkanlah segala sesuatu yang tak akan membawamu pada ridha Tuhan.”

Ridha Tuhan, secara pragmatis, bisa juga adalah sebentuk produktifitas dan kelayakan hidup, kesempatan-kesempatan yang lebih banyak di dapat, masa depan yang lebih berpengharapan, dsb. Intinya, dalam terang ‘Athaillah, adalah segala hal yang dapat menyenangkan hati, yang berpotensi meridhakan hati.

Dalam etika, keridhaan hati itulah yang sebenarnya ingin dituju oleh pertimbangan-pertimbangan etis meskipun pada wilayah permukaan terkesan jauh dari agama. Maka, secara politik praktis, politik yang beretika adalah politik yang mampu menyuguhkan kelapangan hati itu sekaligus mampu meminimalisir kesempitan-kesempitannya.