Dalam satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (20 Oktober 2024–20 Oktober 2025), upaya pemberantasan terorisme menunjukkan langkah-langkah konsolidatif yang patut diapresiasi..
Dalam kurun waktu tersebut, upaya pemberantasan terorisme tidak hanya menitikberatkan pada penegakan hukum semata, melainkan juga memperkuat pencegahan, deradikalisasi, dan penguatan kelembagaan — sebuah pendekatan yang menunjukkan perubahan paradigma menuju penanganan yang lebih komprehensif dan terarah.
Pertama, dari aspek kelembagaan dan regulasi, peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) semakin diperkuat. Misalnya, BNPT menerbitkan Peraturan No. 1 Tahun 2025 tentang Kontra Radikalisasi, menunjukkan bahwa regulasi terkait pencegahan ideologi ekstrem kini semakin jelas dan terstruktur
Kedua, dari indikator global, Indonesia menunjukkan capaian positif yang menguatkan bahwa kebijakan yang diambil berada di jalur yang tepat. Berdasarkan laporan Global Terrorism Index 2025 (GTI 2025), Indonesia berhasil menurunkan skornya menjadi 4,17 dan berada pada peringkat ke-30 dari 163 negara — menandakan bahwa dampak terorisme secara nasional semakin berkurang. Lebih jauh lagi, disebut bahwa “selama dua tahun berturut-turut Indonesia juga mengalami nol serangan teroris atau zero terrorist attack.” Semua itu menjadi indikator bahwa penegakan dan pencegahan telah menghasilkan dampak nyata.
Ketiga, dari sisi pencegahan dan penanganan digital, BNPT aktif memonitor konten-radikal di ruang daring sebagai bagian dari strategi pencegahan. Laporan menyebut bahwa antara Januari–Agustus 2025 sebanyak 6.402 konten bermuatan radikalisme dan terorisme telah terdeteksi, meliputi propaganda, rekrutmen, pelatihan, penyediaan logistik, dan lainnya — bukti bahwa pemerintah melihat ancaman tidak hanya lewat aksi fisik, tetapi juga lewat ranah digital. Penanganan terhadap konten ini memperlihatkan bahwa pendekatan preventif semakin mendalam dan adaptif terhadap perubahan modus operandi kelompok ekstrem.
Keempat, dari sisi koordinasi dan penguatan daerah, BNPT juga melakukan survei Indeks Risiko Terorisme (IRT) di tingkat provinsi hingga 36 provinsi, sebagai bagian dari upaya memperkuat deteksi dini dan respons regional. Sebagai contoh, survei IRT 2025 telah dimulai di Sulawesi Barat dengan melibatkan 100 kota dan 130 kabupaten secara sistematis. Pendekatan ini menunjukkan bahwa strategi pemberantasan terorisme kini semakin terdesentralisasi, yang memungkinkan respons lebih cepat dan adaptif.
Secara keseluruhan, dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kinerja pemberantasan terorisme menunjukkan beberapa capaian positif yang cukup meyakinkan: regulasi semakin matang, indikator global menunjukkan tren menurun, pencegahan digital diperkuat, survei dan respons daerah ditingkatkan. Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar “bicara” tetapi mulai “melakukan” dengan kerangka komprehensif.
Tentu saja dengan itu semua bukan berarti tantangan telah hilang. Program deradikalisasi perlu terus ditingkatkan, fasilitas rehabilitasi bagi mantan narapidana terorisme harus diperluas, dan konsistensi pendanaan jangka panjang harus dipastikan. Namun, yang penting adalah jalur yang diambil sudah menunjukkan arah yang benar — yakni menggeser dari respons reaktif terhadap ancaman terorisme menjadi strategi preventif dan terpadu.
Ke depan, momentum ini perlu dipertahankan dan diperkuat agar Indonesia mampu membangun ketahanan sosial yang lebih kokoh terhadap ideologi ekstrem, memperkuat ruang aman bagi seluruh warga, dan meminimalkan kerentanan terhadap aksi teror.
Jika pemerintah dapat menjaga sinergi lembaga, konsistensi kebijakan, serta transparansi pelaksanaan, maka narasi pemberantasan terorisme di Indonesia bisa terus bergeser dari “melawan” ke “mencegah dan memulihkan”—yang pada akhirnya memperkuat kebebasan, keamanan, dan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, kinerja pemberantasan terorisme telah berada dalam jalur yang tepat, bukan sempurna, tetapi progresif. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang terukur dan strategis, yang layak diapresiasi sebagai fondasi bagi keberlanjutan dan perbaikan ke depan.
