Yang Fana adalah Politik, Pertemanan Abadi

Yang Fana adalah Politik, Pertemanan Abadi

- in Narasi
3
0
Yang Fana adalah Politik, Pertemanan Abadi

Beberapa hari lalu saya menemukan arsip lembaran opini Kompas, Senin, 28 September 2015. Potongan koran itu berisi opini Asep Salahudin berjudul Mendidik Elit atau Rakyat. Opini dosen Universitas Pasundan Bandung itu masihlah sangat layak direfleksikan kembali di momen politik ini.

Menurutnya, perbedaan gagasan dan laku politik itu adalah hal biasa dan tidaklah abadi, tapi persahabatan dan laku kemanusiaanlah yang tak akan lekang. Asep menceritakan bagaimana perbedaan pandangan politik Sukarno dan Hatta, proklamator kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Bagi Sukarno, untuk menyongsong kemerdekaan penting untuk mendidik elit, tapi bagi Hatta yang terpenting adalah mendidik rakyat.

Dialog itu terjadi sebelum kemerdekaan, Hatta mengatakan konsepsinya dalam menjalankan perjuangan ialah melalui pendidikan praktis untuk rakyat. Hal itu lebih penting daripada bekerja atas dasar daya penarik pribadi dari satu pemimpin. Berbanding dengan itu, Sukarno mengatakan mendidik rakyat supaya cerdas akan memerlukan waktu bertahun-tahun, jalan itu akan tercapai kalau sudah kiamat.

Dua negarawan di atas memiliki gagasan kemerdekaan dan kenegaraan yang berbeda. Berbeda sejak dalam pikiran, pastinya juga di tindakan. Tapi, perbedaan itu tidak lantas membiarkan perjuangan untuk bagsa selesai dengan perpisahan yang tak berarti. Keduanya tetap mengawal kemerdekaan hingga tuntas, hingga keduanya pernah dipenjarakan kolonial.

Setelah kemerdekaan, Hatta pun memutuskan berpisah secara politik dengan Sukarno. Perpisahan itu diajukan Hatta setahun pasca Pemilu 1955, 1957 Hatta resmi berhenti. Perpisahan politik itu bukan lah perpisahaan kemanusiaan bagi keduanya.

Bagaimana tidak? Pemberhentian Hatta bukanlah perpecahan pertemanan mereka. Keduanya saling bersilaturrahim. Sukarno menjenguk Hatta saat sakit, begitu sebaliknya, bahkan saat Guntur, anak Sukarno menikah 1968 dan ketika itu Sukarno sakit, Hatta lah yang menjadai wali nikahnya.

Pertemanan keduanya abadi dan misi perjuangan tetap berjalan di jalannya masing-masing. Sikap yang dilakukan Sukarno dan Hatta adalah teladan emas bagi generasi kita saat ini. Bagaimana tidak, di tengah disrupsi politik di negeri ini sangat sulit menemukan model negarawan seperti sosok tersebut.

Di tengah hiruk pikuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan dihelat 14 Februari apa yang bisa kita refleksikan dari jihad politik Sukarno dan Hatta? Bagaimana kita memotret demokrasi kita hari ini? Dan sebagai warga apa yang bisa kita lakukan?

Pemandangan politik hari ini sudahlha disaksikaan jutaan warga Indonesia. Berbagai asumsi dan argumentasi berkelindan seperti bola panas. Warga dipaksa menelan ampas-ampas demokrasi. Fanatisme terhadap Pasangan Calon (Paslon) semakin memuncak, warga terbawa emosi untuk memenangkan Paslon pilihannya. Paslon cengengesan menyampaikan gagasan-gagasannya.

Tantangan hari ini tidak jauh beda dengan apa yang pernah didiskusikan Sukarno dan Hatta kala itu. Sebagai bangsa yang peduli nasib bangsa yang telah merdeka 78 tahun ini harus memilih mendidik elit atau rakyat kah. Hal itu mengamini argumen Sukarno bahwa revolusi belum selesai, meski Hatta menolaknya.

Revolusi ini belum selesai kata Sukarno, mungkin itu benar jika melihat politik hari ini. Pendidikan bagi elit dan rakyat membutuhkan kurikulum baru dan guru-guru bijak bestari yang tulus mencintai negeri. Bukan elit-elit korup, nepotis, dan oligark.

Berpaling dari kedua sosok itu, ada Pramoedya Ananta Toer. Pram juga pernah mengatakan dalam tetraloginya, bahwa didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah penguasa/elit dengan perlawanan. Bukankah hari ini kebanyakan rakyat sudah berserikat atau berorganisasi dan bukankah rakyat juga telah melawan ketidakadilan yang dilakukan elit?

Saya kira, ada yang tidak beres dari pendidikan politik dan demokrasi di negeri ini, sehingga mencipta fanatisme buta, pseudo-democracy, dan keculasan. Menurut saya, kita yang masih diberikan kesadaran dan akal perlu menggaungkan Pemilu yang berakal dan berbudi menuju Indonesia yang berakal dan berbudi luhur, bukan hanya gimik-gimik saja.

Rakyat harus menjadi garda depan menyuarakan kebenaran, jangan sekali-kali mewajarkan kedzoliman. Rakyat harus sadar bahwa kita merdeka sudah lama, jangan mau dijajah akal sehat kita dengan perilaku korup para elit. Rakyat harus berkuasa dengan suara-suara politiknya. Rakyat harus tegas dan berani menolak segala bentuk kecurangan, keculasan, dan ketidakadilan yang dilakukan para elit yang kehilangan akal sehat dan nuraninya.

Facebook Comments