Cerdas Ber-Medsos: Nir Hoax, Banalitas, dan Kekerasan Verbal

Media sosial termasuk di dalamnya aplikasi komunikasi online seperti: Whatsapp, Telegram, Line, dan BBM menjadi media interaksi yang sangat efektif untuk mengedukasi nilai, termasuk praktek indoktrinasi paham-paham radikal yang mengarah pada aksi kekerasan untuk merusak tatanan sosial-politik yang sudah mapan. Terkait dengan penggunaan media sosial yang tidak lain merupakan media publik perlu mendapat perhatian bersama oleh semua pihak.

Beberapa waktu yang lalu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sikapnya yang termaktub dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Secara tegas MUI melarang atau mengharamkan media sosial jika publik menggunakannya untuk ghibah (membicarakan keburukan orang lain), fitnah, namimah (adu domba), dan penyebaran permusuhan atas dasar sentimen suku, agama, ras, atau antar golongan.

Adapun sikap banalitas dalam ruang media sosial sangat dimungkinkan terulang kembali. Jika para elite politk maupun publik tidak secara dewasa melihat persoalan yang ada, telebih lagi tahun ini (2018) merupakan awal dari tahun politik dengan dua agenda besar yakni Pilkada dan Pemilu / Pilpres yang akan berlangsung secara paralel. Para elite politik dan publik harus belajar dari pengalaman Pemilu di Tahun 2014 di mana secara sosiologis membawa dampak sosial yang tidak sebanding dengan proses demokratisasi yang ingin diraih. Alih alih ingin menciptakan proses kontestasi politik yang beradab dan demokratis, pada kenyataannya justru sebaliknya, publik terbelah dan sampai sekarang masih banyak yang belum bisa move on dari lingkaran konflik tersebut.

Nalar konflik yang menyeret dua kubu pro dan kontra seolah-olah memang sengaja dipelihara demi kepentingan politik kelompok tertentu. Jika kondisi seperti ini masih saja terjadi, maka sejatinya nalar demokratisasi yang bangsa ini sudah mati.

Pentingya Literasi Media

Membentuk keadaban politik dalam ruang politik yang sedang berlangsung dewasa ini sudah tentu bukan sesuatu yang mudah. Dalam realitasnya, begitu banyak oknum yang bermain dan mengambil keuntungan dari keruhnya proses demokrasi kita. Untuk itulah disini peran negara, elite politik, dan para stakeholder sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan mekanisme politik, agar bukan aspek banalitasnya yang semakin menguat, tetapi aspek keteladanan, kesantunan, dan keadaban politik.

Media sosial memang ibarat hutan rimba yang tidak bertuan. Siapapun bisa menggunakannya untuk tujuan tertentu, termasuk ajakan untuk melakukan kampanye hitam dan menyebarkan hoax yang mengarahkan untuk membenci figur (personal) tertentu, dalam hal ini bisa pasangan calon atau partai politik, secara membabi buta sehingga mengoyak ketentraman publik. Pada titik inilah menjadi penting untuk secara kontinyu melakukan pencerdasan dalam bermedia, sehingga diskusi dan dialetik yang terbangun merupakan perdebatan yang membangun, bukan justru sebaliknya.

Kedamaian, sikap toleran, hindari kampanye hitam, dan fairplay dalam proses kontestasi politik menjadi mutlak untuk diperjuangkan, agar bangsa ini tidak terpuruk dalam kegagalan demokrasi yang sangat mungkin akan membawa negara ini menjadi negara yang gagal. Tiga tahun ini cukup menjadi pelajaran, untuk tidak mengedepankan kebenaran pribadi dan kelompok.

Di samping itu, adanya rekayasa membenturkan agama dan politik juga menjadi preseden untuk tidak sepantasnya terulang kembali. Politisasi agama yang hanya berujung pada konflik harus mulai diredam dan ditanggalkan, pun seturut dengan hal tersebut nalar dan sikap politik kita juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas sehingga praktek kenegaraan kita benar-benar diilhami oleh kepahaman kita atas agama.

Goal setting kita di tahun politik ini adalah bagaimana mengedepankan persatuan dan perdamaian dalam setiap kontestasi politik yang nantinya akan berlangsung. Kita tidak bisa menafikan bahwa setiap pertandingan tentunya menuntut strategi, pun dalam politik. Namun demikian sudah seharusnya strategi pemenangan yang dilakukan hendaknya tidak merusak persatuan dan integrasi bangsa.

Di sinilah pentingnya mengedepankan logika dan berbicara dengan menggunakan data, bukan sekedar fitnah dan kebencian. Mari kita sambut tahun politik ini dengan suka cita, dengan menghadirkan pribadi-pribadi maupun kelompok sosial yang cerdas secara politik sehingga eksistensi kita sebagai aktor atau pemain benar-benar didasari oleh literasi politik yang baik. Pun juga sebaliknya, para elite politik melalui partai politiknya juga harus hadir sebagai panutan yang memang memiliki kapasitas sebagai politisi yang mumpuni, visioner, kredibel, dan memiliki rekam jejak yang positif.

Kata kunci untuk menjaga perdamaian dan persatuan sebenarnya sederhana yakni hindari menjustifikasi, melabeli, dan merasa paling benar. Pun lebih jauh, menangkal konten hoax atau kampanye hitam melalui dunia maya buka menjadi domain dari Pemerintah an sich, justru keterlibatan publik menjadi kunci agar pemahaman yang salah dan mengarah pada aksi kekerasan tidak menyebar. Publik sudah saatnya mengkampanyekan jargon cerdas dalam bermedia sehingga mampu menyaring informasi terlebih dahulu sebelum men-share.