Resolusi 2024 : Menguatkan Moderasi Menangkal Radikalisasi

Tantangan radikalisme di tahun 2023 mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi global. Globalisasi yang pesat, perkembangan teknologi, dan konflik geopolitik telah memberikan sumbangan signifikan terhadap munculnya ideologi radikal. Untuk memahami dan mengatasi tantangan ini, perlu merumuskan moderasi dalam berbagai aspek kehidupan di tahun 2024. Terutama di tahun 2024 yang merupakan tahun politik di mana panasnya politik Indonesia akan berpotensi adanya perpecahan antar kelompok.

Belajar dari banyaknya peristiwa radikalisme yang terjadi di Indonesia pada tahun 2023. Dengan kemajuan teknologi digital memungkinkan kelompok radikal untuk merekrut anggota, menyebarkan propaganda, dan merencanakan aksi dengan efisien. Ketegangan politik dan konflik di tingkat global mempengaruhi dinamika radikalisme di tingkat nasional.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan di tahun 2024 dengan cara mendorong politik yang berorientasi pada moderasi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Memfasilitasi diskusi publik tentang isu-isu politik yang sensitif dengan pendekatan yang inklusif dan mengedepankan dialog.

Pemerintah dapat memperkuat dan mendukung media yang bertanggung jawab dan independen sebagai penjaga demokrasi dan keadilan. Mendorong literasi media di kalangan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman yang kritis terhadap informasi.

Masyarakat juga wajib diikutsertakan dalam menggalakkan partisipasi dalam proses politik untuk mencegah radikalisasi dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pemimpin politik dan rakyat untuk memperkuat kepercayaan dan keterbukaan.

Pentingnya kesadaran dalam penguatan kerjasama internasional yang semakin luas dengan mengembangkan kerjasama bilateral dan multilateral dalam penanganan radikalisme untuk memperkuat sinergi dan pertukaran informasi. Berpartisipasi aktif dalam forum internasional untuk mengadvokasi nilai-nilai moderasi dan kerjasama antar bangsa.

Kita semua harus menyadari bahwa demokrasi merupakan hak azasi manusia. Moderasi merupakan esensi dari demokrasi yang sehat dengan mengedepankan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan pluralisme yang merupakan prinsip dasar dalam membangun masyarakat yang moderat dan inklusif.

Politik yang moderat merupakan kunci untuk memelihara kesatuan dan kedamaian di tengah-tengah keragaman dan dinamika sosial yang kompleks. Sistem moderasi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, di mana setiap individu dan kelompok memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berkembang.

Tantangan radikalisme yang kompleks di tahun 2023 menuntut respons yang komprehensif dan inklusif. Dengan memfokuskan pada pendidikan politik yang inklusif, penguatan media independen, promosi keterlibatan masyarakat, dan penguatan kerjasama internasional, Indonesia dapat merumuskan agenda moderasi yang efektif di tahun politik 2024.

Melalui pendekatan yang berorientasi pada demokrasi, hak asasi manusia, dan kesejahteraan bersama, kita dapat mengatasi tantangan radikalisme dan membangun masyarakat yang harmonis, stabil, dan progresif. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi, dan masyarakat, adalah kunci untuk mewujudkan visi moderasi ini.