Regenerasi Kepala BNPT dan Reformulasi Penanggulangan Terorisme di Tahun Politik

Teka-teki siapa pengganti Kepala BNPT Komjen. Pol. Boy Rafly Amar yang akan segera memasuki usia pension akhirnya terjawab sudah. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen. Rycko Amelza Dahniel sebagai Kepala BNPT yang baru. Sementara Komjen. Pol. Boy dimutasi ke Densus 88 Anti-Teror. Pergantian kepala BNPT ini tentu merupakan hal rutin yang dilakukan dalam rangka regenerasi kepemimpinan di lembaga yang menjadi leading sector penangangan terorisme ini.

Komjen Rycko yang resmi dilantik Presiden Jokowi pada Senin (03/04/2023) lalu sebenarnya bukan nama asing dalam pemberantasan terorisme. Namanya pernah muncul dalam operasi penangkapan gembong teroris asal Malaysia, Azhari di Batu, Malang pada tahun 2005 lalu. Karirnya terus menanjak yakni pernah menjabat sebagai Wakapolda Jabar (2013), Kapolda Sumut (2016), Kapolda Jateng (2019), dan Kabaintelkam Polri (2020).

Sederet jabatan presitisius apalagi menduduki jabatan Kapolda di daerah-daerah strategis seperti Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah adalah modal penting untuk memimpin BNPT. Dengan segudang pengalaman itu, Komjen Rycko tentu memahami betul peta gerakan radikal-ekstrem di Indonesia. Dengan begitu, tugas memimpin BNPT kiranya tidak akan menghadapi tantangan berarti.

Momentum Reformulasi Pemberantasan Terorisme

Meski demikian, regenerasi kepala BNPT ini kiranya juga bisa menjadi momentum melakukan reformulasi arah pemberantasan gerakan radikal-ekstrem di Indonesia. Terlebih saat ini, kita tengah menghadapi tahun politik jelang pesta demokrasi tahun 2024. Tahun politik selalu identik dengan kegaduhan publik akibat perbedaan pilihan politik. Dan, ada potensi kegaduhan itu dimanfaatkan oleh kelompok radikal-ekstrem untuk mencari simpati publik.

Tidak hanya itu, di tahun politik 2023-2024 bisa dipastikan bahwa seluruh energy aparat pemerintah sebagian besar terkuras untuk menyukseskan agenda lima tahunan tersebut. Termasuk juga aparat keamanan dan militer yang mengemban tugas pengamanan proses Pemilu. Keadaan ini bisa jadi mengurangi fokus dan kewaspadaan aparat keamanan dalam memantau pergerakan kelompok radikal. Dikhawatirkan, kelengahan aparat keamanan ini dimanfaatkan kelompok radikal untuk melancarkan aksi teror.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah adanya perubahan pola gerakan radikal-ekstrem di Indonesia belakangan ini. Selain gencar melakukan propaganda di media sosial, kelompok radikal-ekstrem kini juga mulai merambah dunia politik praktis. Pernyataan Komjen. Pol. Boy Rafli Amar tempo hari tentang adanya parpol tidak lolos verifikasi Pemilu 2024 yang unsur pimpinannya terafiliasi jaringan teroris membuktikan bahwa jaringan teroris telah melebarkan sayapnya.

Ketika aparat keamanan makin sigap menutup ruang gerak teroris. Juga ketika aliran dana dari organisasi teroris luar susah masuk ke Indonesia, mereka (kaum radikal-teroris) ini mengubah strateginya. Mereka mulai masuk ke ranah politik praktis bahkan berusaha ikut Pemilu. Gejala perubahan strategi yang demikian ini patut dicermati sejak dini.

Maka, kepala BNPT yang baru yakni Komjen. Pol. Rocky tampaknya punya segudang pekerjaan yang harus segera ditangani. Bukan bermaksud menggurui, namun lebih ke sekedar menyumbang saran alias urun rembug, tampaknya ada beberapa hal mendesak yang perlu segera dilakukan oleh kepala BNPT yang baru.

Pekerjaan Mendesak BNPT di Tahun Politik

Pertama, menguatkan soliditas internal BNPT. Layaknya pergantian pemimpin di sebuah institusi atau organisasi, adalah hal yang wajar jika berdampak pada soliditas internal di institusi atau organisasi tersebut. Pergantian kepemimpinan kiranya tidak melahirkan gesekan di level anggota, alih-alih justru kian memperkuat soliditas internal. Soliditas ini diperlukan untuk menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di tahun politik.

Kedua, memperkuat sinergi antar-lembaga pemerintah dalam mencegah terorisme dan menggalakkan narasi kontra-ekstremisme. Lebih spesifik dalam konteks tahun politik, BNPT kiranya perlu menjalin sinergi yang apik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi 2024. Peran BNPT dalam tahun politik 2024 ini tidak hanya mencegah aksi teror, namun juga menangkal maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang diprediksi akan meningkat di masa kampanye.

Ketiga, mengintensifkan program deradikalisasi dan kontra-narasi ekstremisme. Penanganan terorisme sebagai kejahatan kemanusiaan luar biasa tidak bisa dilakukan secara parsial. Penegakan hukum di level hilir tentu harus terus digalakkan untuk memutus rantai jejaring terorisme di lapangan. Namun, pencegahan di level hulu melalui deradikalisasi dan kontra-narasi ekstremisme kiranya juga sangat penting.

Dalam konteks ini, BNPT tentu tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan lembaga pemerintah yang lain, juga organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, tokoh publik serta pemengaruh (influencer) menjadi satu hal yang mutlak harus dilakukan. Arkian, selamat bekerja untuk Kepala BNPT, Komjen. Pol. Rycko Amelza Dahniel. Kiranya regenerasi kepemimpinan di tubuh BNPT ini akan membawa spirit baru dalam pemberantasan dan pencegahan terorisme.