Serangan Darat dan Udara; Kenali Dua Strategi Radikalis Gagalkan Pemilu 2024

Sepanjang Oktober ini, Densus 88 telah meringkus setidaknya 56 teroris di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka berasal dari beragam kelompok. Mulai dari Jamaah Islamiyyah (JI), Jamaah Ansharud Daulah (JAD), dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT).

Operasi penangkapan teroris besar-besaran ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi kondusif jelang Pemilu 2024. Aparat menangkap sinyal dan gelagat bahwa sel-sel teroris tersebut mulai bergeliat, merencanakan aksi teror dengan maksud menggagalkan Pemilu 2024.

Kelompok teroris memang tidak pernah benar-benar musnah. Meski aksi teror menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun belakangan, namun terorisme sebagai ideologi dan gerakan pada dasarnya tidak sepenuhnya musnah. Mereka hanya tiarap, sembari menunggu momentum untuk bangkit.

Pemilu 2024 tampaknya direncanakan sebagai momentum kebangkitan gerakan terorisme. Mengapa Pemilu dipilih sebagai momen kebangkitan aksi terorisme? Alasan pertama adalah karena di momen Pemilu, fokus aparat keamanan umumnya terkuras untuk memastikan pesta demokrasi berjalan lancar. Alhasil, mau tidak mau aparat keamanan sedikit menurunkan fokus pengawasan terhadap sel-sel terorisme.

Alasan kedua, di momen Pemilu masyarakat umumnya berada dalam kondisi sosial dan politik yang panas dan penuh ketegangan. Situasi ini dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memantik polemik dengan menyebarkan hoaks dan narasi provokasi yang bertujuan memecah-belah.

Tujuan mereka tidak lain adalah untuk membuat Pemilu kacau atau bahkan gagal dilaksanakan. Ketika Pemilu gagal, maka pemerintahan akan mengalami kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Situasi itulah yang akan dimanfaatkan kaum radikal untuk mengambil alih kepemimpinan. Sebuah strategi klise yang sebenarnya sangat mudah dibaca. Bahkan, oleh masyarakat awam sekalipun.

Strategi Radikalis Gagalkan Pemilu

Jika diamati, setidaknya ada dua strategi kaum radikal dalam agenda menggagalkan Pemilu ini. Strategi pertama adalah serangan darat alias aksi-aksi teror dan kekerasan langsung. Misalnya aksi penyerangan ke obyek-obyek vital pemerintah yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilu. Seperti kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan obyek vital atau sarana publik lainnya.

Serangan darat berupa aksi teror ini ditujukan untuk menimbulkan tidak hanya kerusakan, namun juga menciptakan rasa takut dan cemas di tengah masyarakat. Ketika masyarakat terjebak dalam kepanikan, kecemasan, dan ketakutan maka upaya untuk memprovokasi mereka akan lebih mudah. Aksi teror dimana pun tidak selalu semata berorientasi pada dampak kerusakan maupun jumlah korban.

Capaian paling penting dari aksi teror adalah publikasi atau pemberitaan. Dengan melakukan aksi teror di momen Pemilu 2024 jaringan teroris berharap akan mendapatkan sorotan atau pemberitaan media secara luas. Hal ini penting untuk membuktikan bahwa jejaring terorisme itu masih ada di Indonesia. Beruntung, aparat keamanan sigap meringkus jaringan sel teroris sehingga rencana itu urung dieksekusi.

Strategi kedua adalah serangan udara, yakni dengan menggencarkan propaganda radikalisme dan ekstremisme beragama di kanal-kanal media sosial atau dunia maya pada umumnya. Strategi serangan udara ini telah menjadi andalan utama kaum radikalis ketika ruang gerak mereka untuk bermanuver terbatas oleh sigapnya aparat keamanan.

Propaganda radikalisme dan ekstremisme di ruang maya memang tidak hanya terjadi di momen jelang Pemilu saja. Namun, harus diakui bahwa di momen Pemilu, produksi narasi radikal di kanal maya menunjukkan lonjakan tajam. Mengapa bisa demikian?

Kaum radikal tampaknya paham betul situasi sosial di masyarakat yang diwarnai polarisasi akibat fanatisme politik. Alhasil, mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk menyebarkan narasi sesat.

Antara lain, narasi bahwa sistem demokrasi adalah produk orang kafir yang tidak cocok diterapkan di kalangan umat Islam. Juga bahwa sistem Pemilu hanya akan melahirkan pemimpin thaghut yang kebijakannya tidak memberikan keadilan bagi kaum muslim.

Terakhir, kaum radikal akan menebar propaganda bahwa hanya sistem khilafah yang akan mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera bagi umat Islam.

Bersikap Rasional dan Proporsional dalam Pemilu

Adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa untuk mewaspadai serangan darat dan udara kaum radikal dengan agenda menggagalkan Pemilu. Dibutuhkan sinergi seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil untuk mengenali dan mencegah startegi serangan darat dan udara kaum radikalis.

Pemilu adalah momen demokrasi lima tahunan yang menjadi ajang suksesi jabatan di level yudikatif dan eksekutif. Pemilu idealnya berjalan aman dan kondusif. Jangan sampai Pemilu justru menjadi ajang comeback para radikalis dan ekstremis dengan memanfaatkan kelengahan aparat dan kondisi masyarakat yang terpolarisasi.

Di level masyarakat, kita perlu menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Masyarakat hendaknya memahami bahwa Pemilu adalah ajang demokrasi lima tahunan yang idealnya disikapi secara rasional dan proporsional.

Rasional dalam artian menggunakan nalar kritis dalam menentukan pilihan politiknya. Sedangkan proporsional dalam artian tidak perlu bersikap fanatik pada pilihan politiknya apalagi sampai menebar kebencian terhadap pilihan politik yang berbeda. Sikap rasional dan proporsional itu akan menjadi benteng ampuh bagi serangan udara kaum radikal di masa-masa genting jelang Pemilu.