Narasi

Solidaritas komunal merupakan salah satu motif yang menjadi dasar tindakan terorisme. Solidaritas komunal memiliki pengertian bahwa motif pelaku aksi teror merasa dirinya ingin membela saudaranya yang terdzalimi. Hal ini sebagaimana terungkap dari penelitian yang dilakukan oleh INSEP tahun 2012 terhadap narapidana terorisme. Sebanyak 45,5 % pelaku terorisme menyatakan termotivasi ideologi ...

Kamis, 10 Mei 2018, Publik dikejutkan dengan tragedi kerusuhan di Markas Korps Brimob (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, peristiwa yang dipicu persoalan jatah makan ini telah melibatkan 156 narapidana kasus terorisme (napiter) sebagai pelakunya. Akibat kerusushan tersebut, lima orang polisi yang tengah bertugas dan seorang narapidana ...

Maraknya gangguan akan keberagaman melalui aksi terorisme telah mengancam persatuan bangsa Indonesia. Berbagai kasus teror dari tahun ke tahun disinyalir selalu ada, dari pihak yang menyatakan dirinya mujahidin, atau kaum jihadis buta. Mereka yang tega menghancurkan kemanusiaan. Terorisme telah membuat semua orang resah. Semakin hari, terorisme semakin merajalela dan biadab. ...

Puncak kebiadaban yang dipertontonkan kelompok teroris harus segera dihentikan. Mereka tidak boleh lagi diberi angin segar untuk melakukan kekerasan yang menihilkan kemanusiaan. Setiap mahluk hidup harus dihormati dan dihargai. Tidak boleh ada upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan dalih apapun. Apalagi atas nama tuhan dan agama. Menjadi semakin berbahaya saat ...

Diketuknya palu persidangan oleh DPR untuk mengesahkan UU Antiterorisme menjadi babak baru pemberantas terorisme di Indonesia. Hal ini untuk merespon desakan masyarakat yang menilai bahwa aksi terorisme di tanah air kian mengkhawatirkan. Terutama, setelah kericuhan di Mako Brimob dan rentetan bom bunuh diri di Surabaya dan sekitarnya, semakin menyadarkan masyarakat ...

UU Terorisme akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR RI (25/05). UU Terorisme sekarang ini adalah hasil revisi atas UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Ada tiga aspek yang terkandung dalam UU Terorisme,, yakni siap siaga nasional dalam menjaga Indonesia, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Tiga aspek ini menunjukkan ...

Perjuangan memberantas terorisme mendapat mendapat kekuatan baru setelah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teorisme akhirnya disetujui DPR pada Jumat (25/5/2018). Setelah sebelumnya aparat penegak hukum baru bisa bertindak setelah aksi teror terjadi, kini kepolisian bisa bertindak melakukan pencegahan tindak terorisme lewat payung hukum undang-undang tersebut. Di samping itu, kini Tentara ...

Wawancara eksklusif Dita Siska Millenia dengan koran tempo seputar motifnya membantu para tahanan teroris yang memberontak di Markas Brimob menarik diulas. Dita tergerak ke Marko Brimob hanya mengandalkan berita dari channel diskusi Din, ada seruan merapat ke Brimob karena Mako rusuh. Ia mengaku ke Mako Brimob untuk membantu memberi makanan ...

Pada tanggal 25 Mei kemari, revisi UU Teroris secara resmi disahkan oleh DPR sebagai payung hukum baru untuk memberantas teroris secara maksimal, namun tidak meninggalkan rasa kemanusiaan. Sebab undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki sejumlah masalah dalam pasal-pasalnya yang dapat ditinjau dari aspek hukum materil ...

Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Hal ini tidak lepas dari desakan publik yang menguat. Pemicunya adalah rentetan kejadian terorisme belakangan yang mengenggut banyak nyawa. Mulai dari kerusuhan Rutan ...