Status nihil aksi teror dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia patut disyukuri. Ini menunjukkan efektivitas berbagai upaya negara, mulai dari penguatan hukum, peningkatan kapasitas aparat keamanan, hingga pendekatan deradikalisasi dan kontra narasi di tingkat akar rumput. Namun, status “zero terrorist attack” bukanlah garis akhir. Justru di situlah titik awal kewaspadaan baru harus dibangun: ketahanan masyarakat pasca-teror.
Dalam konteks ini, ancaman terorisme tidak serta-merta menghilang hanya karena tidak ada ledakan. Terorisme hari ini tak lagi melulu soal bom, darah, dan jeritan di ruang publik. Ia bekerja secara halus namun sistematis, menunggu momentum yang tepat untuk kembali menyelinap ke dalam sendi-sendi sosial kita. Bahkan, dalam banyak kasus, aksi kekerasan hanyalah puncak gunung es dari proses panjang: mulai dari indoktrinasi, penguatan ideologi, hingga perekrutan kader.
Teror yang Bergerak di Bawah Permukaan
Dalam studi kontemporer tentang ekstremisme kekerasan, banyak peneliti menyoroti adanya hibernasi strategis dalam kelompok teror. Saat pengawasan negara diperketat, mereka tidak bubar. Mereka mengubah strategi. Mereka bergerak senyap, menanamkan ide, membangun simpati, dan merekrut generasi baru melalui jalur yang nyaris tak terlihat—media sosial, kajian eksklusif, hingga forum daring yang tertutup.
Ini berarti, ketenangan bukanlah jaminan keamanan. Justru dalam senyap itulah biasanya kelompok ekstrem mencari celah. Mereka tidak lagi menyasar target negara secara frontal. Yang mereka incar adalah ruang-ruang kultural dan ideologis masyarakat: sekolah, kampus, komunitas keagamaan, dan bahkan rumah tangga.
Aksi teror adalah hasil akhir dari siklus panjang. Jika kita hanya sibuk memadamkan ledakan tanpa mengganggu proses pembentukannya, maka kita hanya menyapu jejak, bukan sumber. Inilah mengapa pembangunan ketahanan pasca nihil teror menjadi krusial.
Ketahanan Sosial: Pilar Pencegah Radikalisasi
Membangun ketahanan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aparat keamanan. Ia menuntut partisipasi aktif semua elemen: pendidik, tokoh agama, pemerintah daerah, orang tua, dan tentu saja anak muda sebagai target utama radikalisasi.
Ketahanan sosial harus dibangun melalui tiga hal. Pertama, literasi ideologi—kemampuan masyarakat untuk mengenali narasi-narasi ekstrem yang dibalut jargon agama atau identitas. Kedua, ketahanan digital—kesadaran kritis dalam menggunakan media sosial agar tidak menjadi korban atau simpatisan propaganda radikal. Dan ketiga, penguatan nilai kebangsaan—internalisasi nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Islam rahmatan lil ‘alamin sebagai benteng dari eksklusivisme identitas.
Di sinilah peran edukasi dan budaya menjadi sangat penting. Narasi damai dan toleran tidak cukup dikampanyekan lewat seminar formal. Ia harus masuk dalam keseharian—dalam kurikulum sekolah, konten media sosial, film, musik, hingga festival budaya. Pendekatan ini lebih efektif dalam membangun imunitas sosial ketimbang sekadar respons koersif terhadap kekerasan.
Jangan Lengah di Tengah Damai
Keberhasilan aparat keamanan mencegah serangan teror harus dibarengi dengan keberhasilan masyarakat dalam menangkal penyebaran benih-benih ekstremisme. Kita tidak boleh jatuh dalam euforia nihil serangan. Sejarah mengajarkan bahwa banyak tragedi muncul karena kita lengah ketika musuh bergerak dalam diam.
Hari ini, yang harus kita waspadai bukan hanya bom di keramaian, tetapi narasi kebencian yang tersebar di grup WhatsApp keluarga, forum daring, dan kanal YouTube yang mengatasnamakan agama. Teror itu bergerak dari pikiran sebelum meledak menjadi tindakan.
Membangun ketahanan pasca nihil teror adalah kerja panjang dan kolektif. Ini adalah ikhtiar untuk memastikan bahwa kedamaian yang kita nikmati hari ini tidak hanya bebas dari ledakan, tetapi juga bebas dari bibit kebencian yang bisa meledak kapan saja.
