Waspada Kaum Khilafaher Menunggangi Isu Resesi Ekonomi 2023

Gelombang resesi ekonomi global melanda sejumlah kawasan. Mulai dari Amerika Serikat sampai Eropa. Sejumlah negara bahkan mengalami krisis nisbi parah. Resesi ekonomi ini diprediksi akan semakin parah di tahun 2023 mendatang. Apalagi, konflik geopolitik Rusia-Ukraina sebagai salah satu pemicu krisis belum menunjukkan tanda akan berakhir.

Di Indonesia, isu resesi ekonomi 2023 juga santer diperbincangkan sejumlah kalangan. Jika dilihat, setidaknya ada tiga corak masyarakat dalam merespons isu resesi ini. Pertama, masyarakat yang merespons isu resesi ekonomi 2023 dengan nada pesimistis. Yakni menganggap tahun 2023 sebagai tahun suram, bahkan kiamat bagi perekonomian nasional.

Kedua, masyarakat yang merespons isu resesi ekonomi 2023 dengan ada apatis dan menyangkal. Mereka beranggapan resesi ekonomi 2023 hanyalah ilusi yang diciptakan kalangan tertentu untuk menakut-nakuti masyarakat. Sikap penyangkalan yang demikian ini tentu kurang bijak karena bisa menurunkan tingkat kewaspadaan masyarakat.

Ketiga, masyarakat yang merespons isu resesi ekonomi 2023 dengan sikap optimistik tanpa kecemasan berlebihan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa resesi ekonomi 2023 ialah hal yang niscaya terjadi. Namun, dampak resesi itu bisa dimitigasi dengan langkah-langkah prefentif yang tepat. Sikap inilah yang seharusnya dipraktikkan oleh seluruh masyarakat.

Cemas dan takut berlebihan pada ancaman resesi 2023 tidak akan menyelesaikan masalah. Sentimen kecemasan dan ketakutan justru menjadi makanan empuk bagi para penunggang gelap yang berusaha memanfaatkan isu resesi untuk keuntungan pribadi dan golongan. Siapa mereka? Siapa lagi jika bukan kaum radikal dan kelompok anti pemerintah.

Waspada Penumpang Gelap Isu Resesi 2023

Kelompok oposisi anti-pemerintah mendompleng isu resesi 2023 untuk menyerang legitimasi pemerintah. Tudingan bahwa pemerintah dianggap gagal mensejahterakan rakyat dipakai kaum oposan untuk mengobarkan sentimen kebencian pada pemimpin. Akibatnya, muncul semacam public-distrustdi kalangan masyarakat terhadap pemerintahannya sendiri.

Sedangkan kaum radikal menunggangi isu resesi 2023 untuk mempropagandakan ideologi khilafah. Kaum radikal menjadikan isu resesi 2023 sebagai alat untuk membangun opini bahwa Pancasila dan UUD 1945 gagal mensejahterakan rakyat. Di saat yang sama, mereka berusaha mengklaim bahwa khilafah ialah solusi bagi seluruh problem kebangsaan, termasuk resesi ekonomi.

Upaya menunggangi isu resesi ekonomi 2023 oleh kaum khilafaher ini sudah mulai santer terdengar. Di media sosial, para pengasong ideologi khilafah lantang menyuarakan bahwa khilafah ialah satu-satunya solusi mengatasi krisis ekonomi. Tidak jelas benar apa argumen yang mereka tawarkan. Satu hal yang mereka gembar-gemborkan ialah bahwa jika khilafah tegak, maka problem kebangsaan akan sirna seketika.

Kita patut waspada terhadap kaum khilafaher yang lihai mengkapitalisasi isu sosial-ekonomi untuk keuntungan golongan mereka. Termasuk dalam hal isu resesi ekonomi 2023. Jika kita berbicara data, maka besar kemungkinan resesi ekonomi 2023 di Indonesia tidak akan seburuk yang terjadi di negara-negara Eropa. Setidaknya ada dua faktor mengapa resesi ekonomi 2023 di Indonesia tidak akan separah negara-negara di Eropa.

Pertama, dari sisi pertumbuhan ekonomi, selama beberapa tahun terakhir kita tetap mengalami pertumuhan meski di angka 1 persen. Bahkan, ketika pandemic Covid melanda dunia dan nyaris seluruh negara di dunia mencatatkan pertumbuhan ekonomi di angka minus, Indonesia tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Kedua, jika melihat data konsumsi dalam negeri, kita patut optimistik bisa melewati badai krisis 2023 mendatang. Tingginya angka konsumsi domestik dalam negeri ialah pilar ketahanan ekonomi nasional. Perputaran uang di antara-sesama masyarakat melalui transaksi jual-beli memungkinkan ekonomi kita terus bertahan.

Ketiga, ekonomi nasional kita selama ini bertumpu pada sektor mikro-ekonomi atau real economy. Mulai dari usaha kecil-menengah, perdagangan skala kecil-menengah dan sebagainya. Sedangkan resesi ekonomi umumnya berdampak signifikan pada sektor makro-ekonomi, terutama sektor industri keuangan (finance-industry).

Membantah Klaim Khilafah Sebagai Solusi Problem Kebangsaan

Pemahaman yang sahih terhadap kondisi peta ekonomi nasional ini sangat penting. Agar masyarakat memahami betul apa itu resesi, faktornya, dampaknya, dan bagaimana mengatasinya. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah disesatkan oleh opininya oleh para penumpang gelap. Terutama kaum khilafaher dan kelompok oposan anti-pemerintah.

Klaim bahwa khilafah ialah solusi sapu jagad untuk seluruh problem kebangsaan ialah klaim tanpa dasar. Bahwa khilafah ialah bagian dari sejarah Islam tentu benar adanya. Klaim bahwa khilafah pernah membawa Islam ke puncak kejayaan juga tidak bisa dibantah. Namun, klaim bahwa khilafah adalah solusi bagi problem kebangsaan kekinian ialah klaim yang problematik.

Bagaimana tidak? Situasi zaman di abad ke-21 ini tentu berbeda dengan era keislaman di abad 7-11 M yang menjadi masa-masa keemasan zaman kekhalifahan. Baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik dunia Islam saat ini sudah jauh lebih kompleks. Dinamika ekonomi sebuah negara saat ini sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi global yang saling berkait-kelindan. Lantas, bagaimana sistem khilafah bisa mengatasi persoalan tersebut?

Tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali berpikir logis dan rasional dalam memahami persoalan kebangsaan. Lebih spesifik terkait isu resesi ekonomi dunia 2023. Problem ekonomi harus diselesaikan dengan pendekatan ekonomi, alih-alih teologi. Menyongsong tahun resesi ekonomi 2023 kita tidak butuh perubahan sistem politik dan ekonomi, apalagi menegakkan khilafah. Yang kita butuhkan adalah sikap optimistik dan rasionalistik dalam hal keuangan.

Lebih dari itu, negara ini membutuhkan kondisi sosial-politik yang stabil agar ekonomi bisa terus tumbuh. Pergolakan sosial-politik karena munculnya gerakan-gerakan terlarang seperti khilafah hanya akan menimbulkan kekacauan bahkan konflik horisontal. Padahal, tidak ada negara konflik yang pertumbuhan ekonominya baik-baik saja. Konflik di sebuah negara selalu beriringan dengan jatuhnya ekonomi di negara tersebut. Jadi, alih-alih terpengaruh pada propaganda kaum khilafaher, alangkah baiknya kita fokus pada langkah konkret menghadapi resesi.