Pentingnya Kecerdasan Berkomunikasi : Perpecahan Kadang Disebabkan Kalimat Kecil yang Tidak Disadari

Baru-baru ini telah berlangsung debat capres putaran ketiga. Banyak masyarakat Indonesia mengikuti perkembangan debat capres sebagai keingintahuan bagaimana ide pokok calon yang masyarakat unggulkan. Tentunya pro dan kontra tidak terbendung di ranah media sosial.

Berbagai platform media sosial ramai membahas seputar Capres andalannya. Tak jarang kita menemukan komentar-komentar pedas yang berkonotasi negatif atau menghina capres lawannya yang berpotensi melabrak UU ITE. Alasan kebebasan berpendapat dan demokrasi selalu menjadi tameng untuk berlindung.

Untuk mengupas topik tersebut, redaktur Pusat Media Damai (PMD) BNPT, Reza, mewawancarai Pakar Komunikasi dan Politik, Prof. Drs. Effendi Gazali, M.Si., MPS., Ph.D.

Reza : Bagaimana seharusnya etika menyampaikan pendapat secara tepat, khususnya dalam menyambut Pemilihan Presiden 2024?

Effendi Gazali : Etika dalam komunikasi politik secara umum, berlakunya umum, tidak ada yang khusus untuk masa Pemilu, atau masa Pilpres saja misalnya. Etika komunikasi politik umumnya meliputi:

1) Menyampaikan hal yang benar. Usahakan disampaikan dengan fakta yang lengkap. Jika sudah tahu bahwa waktunya pendek, misal dalam talkshow TV atau debat yang waktunya amat terbatas, maka dahulukan fakta-fakta yang lebih penting terlebih dahulu.

2) Tentu, upayakan penyampaiannya menarik dan masih santun. Kalau anak sekarang bilangnya “santuy” . Artinya untuk menarik, tidak perlu “kasar”. Kadangkala ada orang yang punya gaya bahasa atau gaya penyampaian relatif kasar. Jika itu sudah terbiasa, dan orang lain menerima saja, ya tetap tidak elok namun sudah menjadi seperti ” trademark”-nya. Namun tetap saja yang elegan di ujung-ujungnya senantiasa lebih diterima.

3) Bermakna bagi publik. Jadi tidak hanya bermakna untuk sekadar menambah popularitas yang sedang bicara.

4) Tidak berbohong untuk menutupi kepentingan politik diri sendiri, atau kelompok sendiri, atau kelompok orang lain yang meminta kita, atau bahkan memaksa kita untuk melakukan suatu kebohongan.

5) Kalau bisa tentu makin mencerdaskan publik, dengan sesuatu yang baru.

Reza : Lalu, apa yang harus dilakukan agar terhindar dari narasi memecah belah dan menunggangi kontestasi politik Pemilu?

Effendi Gazali : Ya, terutama dari niat kita berkomunikasi apa dulu. Seringkali ada niat untuk memecah-belah agar elektabilitas dirinya, kelompoknya, partainya, capresnya naik misalnya. Jadi pertama-tama niat.

Nah di luar itu ada juga orang yang asal bicara, eh tahu-tahunya memecah-belah. Nah dalam hal ini dibutuhkan sebuah kecerdasan berkomunikasi untuk menyadari bahwa seluruh kebebasan berkomunikasi ada batas-batas tak terlihat yang merupakan kebebasan orang lain, atau mungkin kesatuan orang lain yang bisa terpecah belah oleh suatu pernyataan komunikator.

Menarik untuk saling mengingatkan dengan semua para tokoh yang sering dapat kesempatan berbicara di depan publik bahwa tanpa sengaja perpecahan bisa disebabkan oleh kalimat-kalimat kecil yang semula tidak dibayangkan. Humor misalnya, anekdot, atau pengandaian-pengandaian yang tidak pas.

Jadi pengalaman tetap jadi guru terbaik untuk senang melihat semua orang bersatu. Dan karenanya jadi punya alarm sendiri terhadap semua komunikasi yang punya potensi memecah-belah.

Reza : Di mana letak kompromi antara menjamin kebebasan berpendapat dengan menghukum pelaku pencemaran nama baik? Bukankah ini adalah dua kutub yang sangat berlawanan?

Effendi Gazali : Tidak juga. Mereka yang dengan gampang melakukan pencemaran nama baik atau menyebar fitnah dan hoax memang harus diajak mencoba memahami bagaimana rasanya jika diri mereka atau keluarga atau teman dekat mereka menjadi korban. Dalam banyak upaya advokasi, contoh-contoh kasus dan diskusi seperti ini sangat membantu. Bahkan dalam beberapa materi film misalnya bisa ditampilkan konsekuensi yang diderita oleh korban yang berlangsung amat panjang dan sangat sulit untuk bangkit.

Jadi memang harus ada kesadaran bersama tentang akibat-akibat negatif dan misery (penderitaan panjangnya) sebelum pada akhirnya dilakukan penegakan hukum yang juga harus pertama-tama berprinsip pada pendidikan; sesudah itu barulah semacam efek penjeraan.

Reza : Apa harapan Anda terhadap kualitas demokrasi di Indonesia?

Effendi Gazali : Pelan-pelan, tidak terlalu banyak. Melihat spanduk-spanduk, baliho, poster caleg-caleg dan capres bertebaran di semua sisi kehidupan, gang, jalan raya, jembatan, tol, tiang, pohon, dsb., harapan saya amat kecil. Itu sudah seperti “kiamat demokrasi” . Mereka orang-orang hebat, punya cita-cita hebat, punya semangat perjuangan dahsyat, sebagian elit-elit negeri, tapi cita rasanya seperti itu…. berserakan….

Padahal bisa diatur, dibuat ruang publik bersama dan seluruh pihak meletakkan semua alat peraga kampanye bersama-sama di sana; dipilih tempat-tempatnya yang tetap bisa dilihat tapi ya terbatas dan lebih beraturan. Selebihnya nantilah kita bicara, soal biaya politik yang harus mulai ditanggung negara; soal harusnya tak ada Presidential Threshold, dan lain sebagainya.