Manipulasi Sejarah ala Radikalisme

Manipulasi Sejarah ala Radikalisme

- in Editorial
2474
0

Ternyata, sejumlah literatur sejarah masyarakat Nusantara membuktikan bahwa penegakkan daulah islam (khilafah) merupakan cita-cita dan fakta sejarah. Perlawanan terhadap anasir non Islam (Kerajaan Hindu-Budha atau penjajah) tak terelakkan demi terwujudnya negara agama. Nasionalisme apalagi Pancasila bukanlah sebuah tujuan dalam bernegara dan berbangsa. Hal itu bisa dilihat sejak masa transisi Majapahit Hindu ke Demak Islam. Para leluhur Nusantara berjuang melawan Kerajaan non-Islam dan penjajah atas motif agama alias jihad. Mereka berjihad untuk menegakkan syariat Islam dan Khilafah di bumi Indonesia!

Demikian kurang lebih propaganda yang kini tengah marak bergulir di kalangan kelompok radikalisme. Dengan propaganda tersebut nampaknya mereka kini tertarik masuk dalam ranah sejarah sekaligus membelokkan fakta demi kepentingan propaganda dan ideologi radikalisme yang diusung. Kelompok ini sadar bahwa salah satu cara merubah mindset suatu bangsa dapat dilakukan dengan cara merubah sejarah bangsa tersebut. Karena setiap masyarakat terikat dengan latar belakang kebangsaan sebagai alat pencarian jati diri.

Di media sosial dan dunia maya maupun dalam propaganda cetak seperti buku, sekelompok manusia perusak ini tampak sedang berupaya secara sistematis merubah alur sejarah resmi bangsa Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan cara memberi warna khusus (warna Islam) bagi setiap perubahan sosial politik yang terjadi di negeri ini. Betul tidak ada yang salah dalam ‘pewarnaan Islam’ di sejarah Nusantara, namun warna itu tidak hanya satu dan bukan hanya Islam.

Dalam konteks transisi kekuasaan dari Kerajaan Majapahit Hindu ke Kesultanan Islam Demak disebutkan dalam propaganda mereka bahwa peristiwa ini adalah jihad menegakkan khilafah atau daulah alias Negara Islam. Raden Fattah yang kala itu tengah menjadi penguasa Demak Bintoro –sebuah wilayah kecil federasi Majapahit- memimpin jihadis menyerang Majapahit demi merubah agama negara. Para Wali Sembilan disebut pula mendukung aksi penegakkan khilafah dengan cara perang ini.

Interpretasi sejarah yang demikian tentu membawa pesan propaganda khusus demi kepentingan ideologi radikalisme. Seakan intrepetasi kisah tersebut ingin mendorong kaum muslim di masa kini memberontak pada negara yang bukan Islam (Negara Pancasila), merebut, lalu mendirikan negara berasas agama (Islam). Merebut Negara Pancasila dan merubahnya menjadi Negara Islam berdasar kontruksi sejarah yang mereka bentuk dianggap sah karena pernah ada presedennya di masa silam (seperti kasus Majapahit versus Demak di atas).

Bagi kalangan sejarawan maupun peneliti di bidang sosial dan antropologi, kesimpulan yang dibuat kelompok radikalisme di atas pasti sangat lucu. Mereka yang terbiasa dalam membaca dan melakukan analisis sosial antropologi sejarah dengan mudah akan menemukan bahwa fakta-fakta yang dikumpulkan dalam propaganda tersebut sangat rancu dan gegabah. Kecerobohan itu terlihat dengan sangat gamblang saat memaknai transisi kekuasaan Majapahit – Demak sebagai aksi jihad dan khilafah.

Dalam sejumlah literatur, babad, maupun riset kesejarahan mutakhir disebutkan bahwa transisi kekuasaan tersebut bukan karena faktor agama. Majapahit meski bukanlah sebuah negara ‘berasas’ Islam, namun kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan menjadi dasar utama kerajaan. Kepentingan umat Islam bahkan difasilitasi secara total oleh kerajaan non Islam terbesar di Asia Tenggara ini.

Prinsip kebebasan dan fasilitasi umat Islam di masa ini ditandai oleh penerbitan mata uang Kerajaan bertuliskan kalimat tauhid dan simbol keislaman lain. Sejumlah guru agama dan pendakwah secara khusus didatangkan kerajaan untuk menyebarkan ajaran Islam dan menjadi ‘pendeta’ bagi umat minoritas yang baru (Islam). Konon, sejak masa Prabu Hayam Wuruk para pendakwah dari Gujarat India ataupun Arab Yaman serta Tionghoa yang datang ke Nusantara bersama Laksamana Cheng Ho telah berkeliaran dengan bebas di wilayah Majapahit.

Bong Swie Hoo alias Raden Rahmat alias Sunan Ampel adalah ulama pertama yang diundang secara resmi ke Majapahit untuk mengajarkan Islam. Sesepuh para wali ini diundang oleh Pamannya Bhre Kertabumi penguasa Kraton Keling dari Negeri Campa. Sunan Ampel memiliki hubungan famili dengan Bhre Kertabumi lantaran ia adalah putra dari adik permaisuri Chandrawati yang merupakan istri Bhre Kertabumi. Di masa kemudian, Bhre Kertabumi menjadi Raja Majapahit terakhir bergelar Brawijaya V. Sunan Ampel mulai berdakwah di Nusantara di masa Ratu Rani Suhita menjadi penguasa Majapahit.

Tak berhenti di situ, fakta sejarah pun membuktikan adanya sejumlah pembesar kerajaan Majapahit yang beragama Islam. Patih Arya Damar penguasa Palembang putra Prabu Wikrawardana (Raja Keempat Majapahit) dari salah satu selir yang menjadi ayah angkat Raden Fatah (penguasa Demak) adalah satu contoh penguasa Muslim di wilayah Majapahit. Demikian pula Raden Fatah sendiri, ia adalah anak Brawijaya V (Raja Terakhir Majapahit) adalah seorang Muslim yang diberi wewenang atas wilayah Glagah Wangi yang kemudian berganti menjadi Demak Bintoro. Tumenggung Wilatikta yang menguasai wilayah Tuban  pun seorang Muslim, ia adalah ayah dari Sunan Kalijaga.

Salah satu serat naskah kuno yang bercerita soal transisi kekuasaan Majapahit Demak disebutkan bahwa Sunan Ampel pernah menganggap perlawanan militer terhadap Majapahit adalah sebuah makar dan pemberontakan. Pasalnya, Majapahit –meskipun sebagai negara ‘kafir’- adalah negara yang menjunjung dan memperbolehkan dakwah Islam berjalan bebas. Barangkali argumentasi Sunan Ampel tersebut berasal dari pemahaman umum keislaman bahwa jihad (dalam makna perang) tidak bisa dilakukan di sebuah wilayah yang membebaskan dakwah Islam.

Fakta yang juga mencengangkan menunjukkan bahwa masuknya tentara Islam pimpinan Raden Fattah dari Demak Bintoro bukan untuk menggulingkan kekuasaan Majapahit. Syahdan di masa itu, sejak mangkatnya Rani Suhita (penguasa Perempuan/Ratu) Kerajaan Majapahit mulai didera krisis kepemimpinan. Pasalnya, sang Ratu tidak meninggalkan keturunan dari pernikahannya dengan Damar Wulan. Kepemimpinan Majapahit digulir dari satu penguasa wilayah ke penguasa yang lain.

Krisis tersebut pada gilirannya memunculkan bara konflik di antara para penguasa dan bangsawan Majapahit. Saling berebut tahta atau mempercepat tahta dengan cara membunuh menjadi pandangan lazim yang terjadi di masa itu. Puncaknya, Raden Ranawijaya menyerang Ibukota Majapahit di Trowulan dan memindahkan pusat pemerintahan di Daha atau Kediri. Raden Fattah datang justru untuk melindungi Ibukota dari pemberontakan Ranawijaya.

Namun misi penyelamatan Raden Fattah terlambat. Kraton Majapahit di Trowulan telah luluh lantak dan kekuasaan telah beralih ke Daha. Dalam kondisi itulah Raden Fattah menyatakan diri tidak tunduk atas kepemimpinan Ranawijaya yang notebene adalah seorang pemberontak. Dukungan dari berbagai pihak pun mendorong Raden Fattah mengambil alih kekuasaan Majapahit karena ia adalah putra dari Brawijaya V.

Dari uraian di atas tak pelak lagi bahwa sejarah transisi kekuasaan dari Majapahit ke Demak tidak bisa disampaikan sebagai jihad dan khilafah. Transisi itu tidak memuat motif agama sebagai dasar utama kekuasaan. Motif politik tentu lebih dominan. Bahkan, -tak seperti yang dibayangkan orang- kedatangan Raden Fattah ke Trowulan adalah untuk melawan pemberontakan (bughat) dan melindungi negaranya (Majapahit).

Dengan demikian, jika berkiblat pada sejarah awal Kesultanan Demak maka nilai yang harus dipetik adalah: pertama, janganlah menjadi Ranawijaya yang memberontak (bughat) terhadap pemerintahan yang sah. Kedua, meski tidak menganut hukum Islam, dalam literatur fikih politik (fiqh siyasi) Majapahit tetap dinilai sebagai Darussalam (negara damai) karena memberi kebebasan beragama pada semua agama, termasuk umat Islam. Ketiga, meneladani Raden Fattah adalah mengikuti sikapnya yang melawan pemberontakan terhadap negara bukan malah memberontak atau mendirikan negara di dalam negara yang sah. Wallahu A’lam.

Facebook Comments