Jalan Damai

Menutup Ruang Gerak Ekstremisme Melalui Perpres RAN PE

21 Januari 2021

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional ...

Narasi

Vaksin Dari Nabi Untuk Kita yang Kadang Kebablasan dalam Beragama

By Mohammad Nasif

21 Januari 2021

Pantaskah seorang Nabi menghalangi umatnya dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya? Tentu saja tidak pantas karena itu ...

Narasi

Perpres RAN PE dan Optimalisasi Peran Masyarakat Sipil Mencegah Terorisme

By Arfi Hidayat

21 Januari 2021

Agenda pemberantasan terorisme di Indonesia kembali mendapat stimulus dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 ...

Narasi

Membantah Argumen Para Penolak Perpres RAN PE

By Desi Ratriyanti

20 Januari 2021

Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional ...

Narasi

Stop Provokasi Tentang Vaksin, Kuatkan Budaya Antisipasi

By Sudiyantoro

20 Januari 2021

Era sekarang ini, orang lebih suka menonton dibandingkan membaca. Sedangkan ketika kita kaji lebih dalam, ...

Narasi

Menimbang Maslahat Perpres Ran-Pe

By Roland Gunawan

20 Januari 2021

MENGAWALI tahun 2021 pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi ...

Narasi

Vaksin dan Hadirnya Perpres RAN PE: Upaya Serius Pemerintah Memberangus Covid-19 dan Terorisme di Masyarakat

By Fathur Rohman

20 Januari 2021

Tahun 2021 kita memiliki dua hadiah yang sangat berharga bagi masa depan bangsa ini. Pertama, ...

Narasi

Perpres RAN PE dan Montase Radikalisme

By Heru harjo hutomo

20 Januari 2021

Radikalisme dan terorisme di Indonesia sudah merupakan kejahatan yang bersifat postmodern. Istilah postmodern di sini ...

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme-kemudian disebut RAN PE- Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Kebijakan ini merupakan langkah maji yang telah ditempu oleh bangsa ini dengan menyadari pentingnya regulasi yang memfokuskan pada pencegahan bibit awal timbulnya aksi kekerasan. Perpres RAN PE ini tentu tidak muncul secara instan. Proses pembahasan dan perumusan telah dimulai sejak tahun 2017 untuk menciptakan payung hukum kebijakan menanggulangi terorisme secara komprehensif. Pengertian komprehensif di sini dimaknai bahwa aksi kekerasan seperti terorisme tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak memiliki penyebab yang tunggal. Karena sifatnya yang komprehensif, Perpres ini mengatur keterlibatan seluruh pihak termasuk kementerian, pemerintah daerah hingga masyarakat sipil. Ketika meletakkan masyarakat sipil sebagai bagian penting dalam pilar pencegahan ekstremisme dan radikalisme, tentu ini merupakan langkah yang sangat maju. Tidak banyak negara yang melibatkan masyarakat sipil secara partisipatif bahkan cenderung dibatasi. Pelibatan masyarakat tentu melepaskan image bahwa penanggulangan ekstremisme tidak saja dengan kerangka pendekata keamanan semata, tetapi juga pemberdayaan masyarakat. Jangan Sesat Pikir tentang Pemolisian Masyarakat Sayangnya isu keterlibatan masyarakat ini disalahpahami dengan istilah yang provokatif misalnya munculnya potensi konflik horizontal yang melibatkan masyarakat dengan masyarakat. Isu pemolisian masyarakat nantinya akan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk main hakim sendiri. Inilah dasar dari pemikiran yang salah tafsir terhadap pemolisian masyarakat (community policing). Dalam setiap kejadian pasca teror selalu ada cerita begini. “ orangnya baik, tapi sangat tertutup, saya tidak menyangka dia terlibat aksi teror”. Respon masyarakat ketika ada tetangganya ternyata terlibat aksi teror selalu seragam dengan kalimat di atas. Artinya, sesungguhnya kecuekan, ketidakpedulian dan lemahnya deteksi dini masyarakat terhadap kelompok ekstrem di tengah mereka. Pada poin inilah sebenarnya pelibatan masyarakat dengan cara pemolisian masyarakat dengan cara pendampingan dan pengembangan daerah yang aktif dan peduli terhadap pencegahan ekstremisme di tengah lingkungan mereka menjadi sangat penting. Pemolisian masyarakat sebenarnya bukan hal baru. Bukan pula disesatkan dengan maksud masyarakat main hakim sendiri dengan melakukan penangkapan. Pemolisian masyarakat sebenarnya lebih pada meningkatkan daya tangkal, deteksi dini, dan kepedulian masyarakat dalam mencegah bibit ekstremisme sejak awal. Pada prakteknya pemolisian masyarakat ditujukan untuk meningkatkan profesionalitas Bhabinkamtibmas pada kepolisian yang menguatkan kemitraan masyarakat dan polisi. Pemolisian ini merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan ekstremisme di tengah masyarakat dengan cara meningkatkan sumber daya masyarakat dan terpenting kepedulian masyarakat. Patut dipahami bersama bahwa sejatinya ladang terbesar suburnya ekstremisme kekerasan di tengah masyarakat adalah ketidakpedulian masyarakat. Sikap acuh dan abai terhadap lingkungan menjadi oksigen yang luas bagi kelompok ekstrem untuk berdiam diri di tengah masyarakat. Tentu saja, kontrol dan pengawasan pemerintah melalui aparat yang ada tidak akan mampu mendeteksi secara penuh yang hal ini membutuhkan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, RAN PE ini selain mengatur secara komprehensif juga sebagai upaya mempersempit ruang gerak kelompok ektremisme kekerasan yang dengan mudah melakukan infiltrasi di tengah masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam wujud kemitraan strategis kepolisian dan masyarakat menjadi modal untuk mempersempit ruang gerak mereka. Tentu akan banyak narasi yang memelintir terhadap upaya mempersempit ruang gerak kelompok ekstremis tersebut. Namun, sekali lagi kerentanan akan muncul jika masyarakat menganggap abai terhadap potensi ancaman kelompok radikal dan ekstrem di lingkungan mereka. RAN PE ini harus disambut sebagai upaya negara melindungi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Narasi

Menyoal RAN PE : Menyempitkan Ruang Gerak Teroris melalui Pemolisian Masyarakat

By Farhah Sholihah

19 Januari 2021

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional ...

Narasi

Vaksinasi Masyarakat: Membunuh Virus Radikalisme Melalui Penguatan Kebangsaan

By Ahmad Kamil

19 Januari 2021

Virus radikalisme sejatinya tidak kalah berbahayanya dengan virus Corona. Virus radikalisme bisa merusak imunitas kolektif, ...

Narasi

Pentingnya Vaksinasi dari Hoaks dan Ideologi Kekerasan

By Shinta Lestari

19 Januari 2021

Upaya pemerintah mengakhiri pandemi Covid-19, baik melalui pengenalan vaksin maupun vaksinasi mulai bersambut. Kendati masih ...

Narasi

Bencana Alam Bukan Azab, tapi Pengingat agar Kita Selalu Menjaga Alam

By Rusdiyono

19 Januari 2021

Dalam beberapa minggu terakhir, berbagai bencana alam silih berganti menimpa Indonesia. Menurut data Badan Penanggulangan ...

Narasi

Urgensi Vaksinasi terhadap Narasi-Narasi Miring seputar Vaksinasi Covid-19

By Farisi Aris

19 Januari 2021

Yang ditunggu-tunggu, yakni vaksinasi Covid-19 telah tiba. Dan, presiden Joko Widodo telah menjadi orang pertama ...

Narasi

Nalarmu juga Butuh Vaksin Agar Tidak Mudah Terpengaruh Hoax

By Ernawati Ernawati

19 Januari 2021

Virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan China kini telah menjadi pandemi global. Bukan ...

Narasi

Ada China di Balik Vaksinasi Corona: Hikayat Bahasa, Hikayat yang Nyata

By Heru harjo hutomo

18 Januari 2021

Diskursus pada dasarnya adalah sesuatu yang dominan sejak peristiwa “the linguistic turn” mengubah fondasi ilmu-ilmu ...

Artikel Edukasi Damai

e-Jurnal

DOWNLOAD BUKU

Editorial

Analisa

Facebook