Jalan Damai

29 November 2022

Bencana sejatinya konstruksi manusia dalam berhadapan dengan peristiwa alam yang dahsyat. Gempa, banjir, longsor dan ...

Kebangsaan

Adakah Sepak Bola Piala Dunia Jika Hidup di Negeri Khilafah?

By Farhah Sholihah

28 November 2022

Satu-satunya gerakan yang pernah berhasil mengklaim berdirinya khilafah di abad modern adalah ISIS yang pernah ...

Narasi

Banjir di Jeddah dan Gempa Bumi di Cianjur: Bukti tidak Menerapkan Khilafah?

By Sitti Faizah

28 November 2022

Ada sebuah anggapan, bahwa gempa bumi yang terjadi di Cianjur itu sebagai hukuman/azab terhadap bangsa ...

Narasi

Bukan karena Khilafah, Inilah 3 Makna Bencana dalam Islam

By Mohammad Sholihul Wafi

28 November 2022

Bencana alam yang terjadi di Cianjur telah menjadi duka nasional. Saat artikel ini ditulis, tercatat ...

Editorial

Membaca Narasi Khilafah sebagai Solusi Mengatasi Bencana

By Redaksi

28 November 2022

Gempa bumi mengguncang Cianjur, Jawa Barat pada Senin, (21-11/22). Gempa yang menelan ratusan korban jiwa ...

Narasi

Awas Propaganda Khilafah: Bencana Tidak Ada Hubungannya Dengan Khilafah

By Nur Faizi

28 November 2022

Gempa dengan kekuatan magnitudo 5,3 mengguncang Garut pada Sabtu 12 November 2022. Gempa tersebut setidaknya ...

Faktual

Mencopot label Gereja di Tenda Bantuan Gempa Bumi Cianjur demi Kehormatan Agama?

By Amil Nur fatimah

28 November 2022

Dengan sikap angkuh beberapa oknum mencopot label Gereja Reformed di tenda bantuan gempa bumi Cianjur. ...

Keagamaan

Menjawab Narasi: Kenapa Takut dengan Khilafah? Bukankah Khilafah Ajaran Islam ?

By Imam Santoso

28 November 2022

Para pembela khilafah akan mengatakan dengan ringan, “kenapa takut dengan khilafah? Bukankah khilafah ajaran Islam ...

Narasi

Hati-hati! Kaum Radikal Menebar Teror Mental Melalui Bencana Alam

By Nurfati Maulida

28 November 2022

Pada mulanya kehadiran agama adalah untuk menuntun manusia menuju jalan yang benar, meraih kedamaian dunia ...

Narasi

Gempa Cianjur dan Narasi Bualan “Khilafah” yang Menodai Kemanusiaan

By Nurfati Maulida

25 November 2022

Gempa bumi berkekuatan 5,6 Magnitudo mengguncang Cianjur, hari Senin 21 November 2022. Disamping menelan korban ...

Keagamaan

Bencana Terbesar NKRI Bukan Gempa, Namun Gerakan Politisasi Agama

By Nurfati Maulida

24 November 2022

Sungguh, rasa empati dan kemanusiaan pengusung khilafah telah hilang dengan menuding korban bencana alam sebagai ...

Narasi

Khilafah dalam Kerangka Rosing Rasa

By Heru harjo hutomo

24 November 2022

Khilafah, seperti halnya tetk-bengek kebudayaan Islam yang tak mutlak dapat dilepaskan dari wadah ke-“Arab”-annya, merupakan ...

Narasi

Logika Sesat Khilafah sebagai Solusi Masalah Kebangsaan

By Mohammad Sholihul Wafi

24 November 2022

Dalam setiap masalah kebangsaan dan global, pengusung khilafah selalu tampil mengemukakan pendapat: “khilafah adalah jalan ...

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan penangkapan dua oknum aparat polisi di Lampung oleh Densus 88. Pendalaman dan penyidikan masih terus ditindaklanjuti. Apa yang mengagetkan bahwa aparat penegak hukum pun tidak imun dari paham dan jaringan terorisme. Persoalan ini memang bukan kali pertama. Salah satu mantan teroris yang kita kenal dari aparat kepolisian, Sufyan Tsauri, adalah bagian dari proses radikalisasi yang terjadi di tubuh institusi ini. Sebelumnya juga telah banyak berita dan cerita aparat kepolisian yang terpapar paham radikal. Tidak hanya di Polri, TNI dan ASN pun telah dimasukin kelompok ini. Apa yang perlu dipahami bahwa radikalisme sejatinya tidak melulu tentang tindak kekerasan, namun juga mengarah kepada sikap intoleransi. Radikalisme merupakan fase awal yang menyebabkan seseorang bertindak kekerasan. Biasanya pemahaman ini dimulai dengan sikap intoleran yang mulai menggugat berbagai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai sebuah kekayaan bangsa. Virus intoleransi dan radikal memang lebih sangat berbahaya ketika merasuki lingkungan kerja pemerintahan. Mereka yang dididik dengan wawasan kebangsaan dan bekerja untuk pemerintahan saja masih mudah terpengaruh paham radikal. Bahkan tidak hanya pemikiran, tetapi ada pula yang sudah bergabung dalam organisasi dan jaringan yang terlarang. Pemerintah memang telah mengantisipasi dengan menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri PANRB dan Kepala BKN Nomor 2 Tahun 2001 No. 2/SE/I/2021 yang diterbitkan pada 25 Januari 2021. Yang berbunyi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo, melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berhubungan maupun mendukung seluruh organisasi yang dilarang pemerintah seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI). Tindaklanjutnya, Kemenpan RB menyebutkan telah melakukan langkah pemecatan sekitar 30 sampai 40 ASN tiap bulan karena berbagai pelanggaran, di antaranya tersangkut radikalisme maupun yang tergabung dalam organisasi terlarang dan tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945. Memang tidak mengherankan karena menurut hasil penelitian The Habibie Center, seperti yang disebut Direktur Program dan Riset Muhammad Hasan Ansori, pada 2017 menunjukkan setidaknya 30%-40% ASN di Indonesia telah terpapar paham radikal. Memang banyak hal yang perlu dibenahi dalam membentengi wawasan kebangsaan para aparat negara. Bayangkan mereka akan menjadi duri dalam sekam yang memanfaatkan anggaran negara sementara mereka bisa memilih tergabung dalam organisasi yang intoleran, menolak Pancasila, dan mendirikan khilafah atau negara Islam. Tidak sedikitnya aparat negara yang memilih untuk bergabung dalam organisasi tersebut harus mendapatkan perhatian. Pemerintah memang perlu sangat tegas dan tidak boleh main-main dalam urusan ideologi di lingkungannya. Tidak toleransi bagi mereka yang memilih mengabdi buat negeri untuk memiliki pandangan yang bertentangan dengan NKRI. Pembinaan ideologi sejatinya tidak hanya dimarakkan kepada masyarakat umum, tetapi aparat pemerintah sejatinya garda depan untuk dilakukan pembinaan yang masif. Namun, persoalannya pemerintah tidak boleh hanya fokus pada sangsi. Semakin banyak yang menerima sangsi bahkan pemecatan sejatinya bukan suatu keberhasilan, tetapi justru menjadi kemunduran. Fokus utama yang dilakukan adalah mencegah dan menyembuhkan. Pemerintah harus mempunyai strategis dari hulu hingga hilir yang bisa mencegah dan mengantisipasi radikalisasi di lingkungan aparat negara. Pemecatan sejatinya langkah terakhir jika memang sudah jelas terbukti memiliki afiliasi dengan organisasi terlarang. Tetapi langkah pemecatan juga harus dibarengi dengan pendampingan. Jika tidak timbulnya balas dendam dan benci terhadap negara akan menimbulkan persoalan. Dan bukan tidak mungkin, ini akan menjadi alasan kuat untuk terjerat dalam jaringan radikal terorisme. Pemerintah harus mempunyai formula tepat dalam menanggulangi radikalisasi di kalangan aparat negara. Bukan sekedar sangsi, tetapi ikhtiar pembinaan ideologi mutlak dilakukan. Setelah mereka berikrar dan sumpah setia terhadap NKRI, persoalan selanjutnya adalah menjaga wawasan kebangsaan ini tetap teguh. Jika tidak, mereka hanya menjadi duri dalam daging. Keberadaannya bisa menjadi benalu dan virus yang bisa mematikan. Tidak besar tetapi dapat menggangu roda perjalanan.

Faktual

Mencegah Radikalisasi di Lingkungan Aparat Negara

By Imam Santoso

24 November 2022

Beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan dengan penangkapan dua oknum aparat polisi di Lampung oleh ...

Faktual

Kontestasi Politik 2024 dan Bahaya Politisasi Rumah Ibadah

By Ernawati Ernawati

24 November 2022

Nuansa politik 2024 mulai kencang meski perhelatannya masih dua tahun lagi. Beberapa tokoh mulai turun ...

Artikel Edukasi Damai

e-Jurnal

DOWNLOAD BUKU

Editorial

Analisa

Facebook